Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer) disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun gugatan PMH sendiri tidak hanya berlaku bagi orang perseorangan.
Dalam kasus onrechtmatige overheidsdaad atau perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan menjadi kompetensi absolut dari peradilan tata usaha Sebagai contoh, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k PP Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa

Hal ini karena salah satu pihak tetap mendapatkan kerugian, dikarenakan kelalaian dari pihak yang lainnya. 3. Melaksanakan Kewajiban, Tetapi Tidak Sesuai dengan Kesepakatan. Contoh ketiga dari wanprestasi adalah tindakan seseorang yang melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian di awal.

Prof. Subekti menyatakan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang
perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad). Dalam negara hukum pancasila yang demokratis, penggunaan berbagai macam tindakan pemerintahan ( bestuurhandeling ) dalam

1. Contoh pelanggaran hak cipta dari segi hak moral (Pasal 5 ayat 1 UU Hak Cipta) Mengubah judul dan anak judul ciptaannya. Tidak mencantumkan credit atau nama pencipta atau alias nama penciptanya. Mengubah ciptaan sesuai kebutuhan masyarakat baik melalui mutilasi, distorsi, modifikasi ciptaan atau hal lainnya yang bisa merugikan kehormatan

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penguasa, dalam penelitian ini dibatasi dengan pengertian/arti pemerintah sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi Daerah bukanlah semata-mata suatu bentuk

Majelis hakim yang diketuai Asad Rahim Lubis dalam amar putusannya menilai, perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bagikan. Contoh Pelanggaran Norma Kesopanan di Masyarakat dan Sanksinya — Norma kesopanan merupakan satu dari keempat norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Meskipun berisi berbagai aturan tak tertulis, namun peraturan tersebut sudah disepakati secara bersama-sama. Dan, di artikel ini Mamikos akan memberikan kamu informasi terkait

.
  • pwrymm95d1.pages.dev/320
  • pwrymm95d1.pages.dev/22
  • pwrymm95d1.pages.dev/208
  • pwrymm95d1.pages.dev/384
  • pwrymm95d1.pages.dev/28
  • pwrymm95d1.pages.dev/83
  • pwrymm95d1.pages.dev/453
  • pwrymm95d1.pages.dev/243

    • contoh kasus perbuatan melanggar hukum